Showing posts with label pendidikan. Show all posts
Showing posts with label pendidikan. Show all posts

Friday, November 18, 2016

Pudarnya Penghargaan Terhadap Guru

Di masa lalu, guru baik sebagai pekerjaan atau predikat, sangat dihormati. Apalagi jika gelarnya adalah tuan guru, ia tak hanya dihormati dan dicium tangan. Setelah guru hanya menjadi profesi, tuan guru adalah hal yang langka.
Sayangnya, penghormatan terhadap guru kini semakin pudar. Murid tak segan melawan, demikian pula orangtua murid yang terkadang ringan tangan hanya karena masalah sepele.

Misalnya, kasus penganiayaan guru oleh murid dan orangtua murid terjadi di Makassar pada Agustus 2016 silam. Di tempat lain, seorang guru ditahan polisi layaknya residivis hanya karena mencubit atau menampar siswa, yang tak jarang dianggap kurang ajar.  Karena guru hanya dianggap profesi pengganjal perut semata, maka tidak jarang muncul guru-guru dengan prilaku yang dinilai negatif di masyarakat.

Dulu Mereka Turunan Priyayi 

Apa yang terjadi sekarang, tentu bertolak belakang dengan kebiasaan yang terjadi di masa-lalu. Pada zaman dulu, murid yang berpapasan dengan guru saja biasanya cium tangan, bahkan jika lewat di depan guru murid menunduk. Dua atau tiga dekade silam, murid sekolah dasar membiasakan mencium tangan guru ketika baru mulai belajar maupun pulang sekolah.

Rasa segan terhadap di guru di masa lalu tak lepas dari latar belakang sang guru. Di zaman kolonial, sekolah dasar dan lanjutan hanya bisa diakses keluarga priyayi atau bangsawan yang punya uang. Kelas priyayi adalah kelas yang sangat dihormati masyarakat jelata. Anak-anak priyayi atau bangsawan yang jadi guru jelas sangat dihormati. Tak hanya guru di sekolah, guru agama juga termasuk dihormati masyarakat.

Guru yang dihormati di zaman kolonial adalah lulusan Kweekschool atau sekolah guru. Untuk bisa masuk, seorang pemuda harus lulus sekolah dasar kolonial tujuh tahun dan sekolah yang mahal biayanya itu hanya bisa diakses anak-anak priyayi atau bangsawan. Jika pun bukan dari dua golongan yang dianggap tinggi itu, biasanya dari kalangan pedagang.  Selain itu siswanya pun terpilih. Selama di kweekschool, mereka dibiasakan hidup disiplin dalam belajar dan hidup sehari-hari. Begitu lulus kweekschool, mereka akan diterima bekerja sebagai guru dengan gaji yang tergolong tinggi pada zaman itu. Dengan gaji tinggi, juga keturunan priyayi, rasa hormat masyarakat terhadap guru terjaga lagi.

Di zaman kolonial pun ada guru dengan gaji rendah. Mereka biasanya guru lulusan  Normalschool atau Neutralschool. Mereka digaji lebih rendah. Wage Rudolf Supratman sang penggubah Indonesia Raya tak mau lama-lama jadi guru karena gajinya kala itu tergolong rendah. Namun image guru zaman kolonial adalah lulusan kweekschool, mereka yang bergaji rendah itu terlupakan.

Hanya Profesi Pengganjal Perut

Banyak yang tidak sadar, bahkan di kalangan guru sendiri, bahwa guru sejatinya bukan sekadar profesi, apalagi sekedar pengganjal perut. Mereka yang menjadikan guru sebagai sekedar profesi sering kali lalai pada tanggung jawab moral.

Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2015, menyebutkan dari total Pegawai Negeri Sipil (PNS) 4.375.009 orang,  2.003.151  orang atau 45,79 persen di isi pegawai fungsionaris. lalu 1.765.410 orang atau 40,35 persen adalah guru. Sisanya 13,86 persen adalah petugas kesehatan dan pegawai strukturan lainnya.

Besarnya guru dalam formasi PNS di Indonesia tentu peluang pencari kerja untuk menjadi guru cukuplah tinggi. Tiap tahun selalu ada guru yang pensiun. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, muncul pemikiran di kalangan pencari kerja, menjadi guru lebih baik daripada menganggur. Tak heran jika Fakultas Ilmu Keguruan Ilmu Pendidikan atau bekas Institut Keguruan Ilmu Pendidikan kebanjiran mahasiswa. Sarjana non kependidikan pun banyak yang jadi guru, baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri.

Sejatinya, pendidikan di sekolah menciptakan kedekatan yang positif antara siswa dengan guru. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, sejatinya guru wajib menciptakan suasana kekeluargaan dengan siswanya. Suka tidak suka, di sekolah guru adalah orang tua pelengkap. Guru sementara waktu mewakili peran orang di rumah ketika di sekolah.

Beda guru yang menjadikan guru profesi pengganjal perut semata dengan guru bermental pendidik biasanya bisa dirasakan siswa-siswa sekolah menengah atas. Guru yang menjadikan guru sekedar profesi bisa terlihat dari pendekatannya dengan siswa. Mereka biasanya bekerja hanya berdasar target materi saja, kurang bersosialisasi dengan siswanya, hanya muncul di dalam kelas saja, kurang memperhatikan masalah-masalah siswanya. Guru semacam ini biasanya kurang tak disukai. Jika pun dituruti siswanya, hanya karena siswanya tak mau membuat masalah.

“Profesi guru tidak lagi dipandang sebagai profesi yang berwibawa, dihormati, dan dituruti segala perkataannya, apalagi diteladani, melainkan dipandang sebagai penjual jasa lainnya, seperti dokter, pengacara, arsitek dan lain-lain, yang hubungan mereka sangat fungsional, bukan kemanusiaan. Dengan kata lain, guru sekarang bukan lagi profesi yang istimewa,” tulis Darmaningtyas dalam Pendidikan Rusak-rusakan (2005). Hal inilah sebab lain guru makin tidak dihormati. Hingga masyarakat akan menilai gelar Pahlawan Tanpa Tanda Jasa tak layak untuk guru macam ini.


Kekerasan di Sekolah 

Interaksi di sekolah tak jarang memunculkan perselisihan. Tidak hanya guru yang mengalami kekerasan, murid terkadang juga mengalaminya. Kekerasan ini muncul manakala komunikasi tidak berjalan dengan baik antara siswa dan guru.

Meski kekerasan di sekolah sudah diharamkan, setidaknya selama beberapa tahun terakhir kekerasan di sekolah masih terjadi.  Berdasar riset LSM Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) yang dirilis awal Maret 2015, sebanyak 84 persen anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Sementara, persentase kekerasan terhadap anak di kawasan Asia rata-rata hanya 70 persen. Artinya Indonesia tergolong tinggi.

Di tahun yang sama, menurut UNICEF, di Indonesia 1 dari 3 anak perempuan dan 1 dari 4 anak laki-laki mengalami kekerasan. Angka ini tentu bisa membuat orang tua khawatir hingga kepercayaan, juga rasa hormat, terhadap guru berkurang.

Saat ini guru dituntut lebih cerdas dalam bersikap, bukan kasar. Guru sebagai orang tua di sekolah harusnya bertanggung jawab menjaga anak-anak di sekolah. Kekerasan di masa kini bisa menjadikan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. 

Unicode Setujui Emoji Berhijab

emoji

Emoji yang dapat mewakilkan emosi seseorang dalam berkirim pesan kini kian inklusif. Baru-baru ini, Unicode mensahkan 51 emoji baru yang di antaranya ialah emoji agender, emoji sedang menyusui, dan yang paling dinantikan, emoji berhijab.

Pada pertemuan ke-149 yang diselenggarakan Kamis (10/11/2016) lalu, Unicode telah menyetujui 51 emoji baru setelah banyak orang mengajukan proposal disain emojinya. Jumlah tersebut menambah koleksi yang sudah ada, menjadi 1.724 emoji.

Beberapa emoji baru yang disahkan yakni, pria berjanggut, manusia siluman, jin, zombie, wajah dengan jari di depan mulut tertutup, wajah muntah dengan mulut terbuka, dan emoji orang tua yang mencerminkan kurangnya ikon kakek-nenek.
Sebelumnya, Rayouf Alhumedhi, remaja dari Jerman berusia 15 tahun, telah melakukan kampanye keberagaman emoji dengan mengusulkan karakter berhijab kepada Unicode. 

“Saya sadar tidak ada emoji yang merepresentasikan saya yang berhijab,” ujar Alhumedhi, yang kemudian mengungkapkan rasa senangnya melalui Twitter setelah emoji berhijab disetujui.

Menurut laporan The Huffington Post, Senin (15/11/2016), rangkaian emoji baru itu akan dimasukkan ke Unicode 10, versi terbaru dari set karakter. 

Meski begitu, tidak ada jaminan apa kah perusahaan telepon pintar akan menambah rangkaian emoji tersebut.

Jika akan ditambahkan ke telepon pintar, emoji tidak akan tiba hingga musim panas tahun depan. Pasalnya, perusahaan telepon pintar seperti Apple, baru berencana untuk menambah emoji dari set karakter versi sebelumnya, yakni Unicode 9. Karakter tersebut yakni facepalm, selfie, badut dan perempuan hamil.

Sementara itu, Apple telah menambahkan versi perempuan dan laki-laki dari sejumlah emoji, setelah dikritik atas emoji perempuan yang mirip kelinci Playboy, atau emoji yang hanya digambarkan dalam aktivitas domestik. Sedangkan Google tengah merancang emoji baru yang mewakilkan perempuan bekerja di kantor.


SUMBER : https://tirto.id/unicode-setujui-emoji-berhijab-dan-emoji-agender-b4Zz 

Bencana Cybersecurity Ada di Depan Mata


cyber
Para ahli mendesak pemerintah AS untuk menuntut semua perangkat yang tersambung ke internet memiliki built-in security. Mereka mengatakan negara bisa sewaktu-waktu menghadapi bencana cyber yang mematikan.
Sidang yang digelar Rabu (16/11/2016) oleh anggota House Energy and Commerce Committee menjelaskan bagaimana jutaan perangkat yang tersambung ke internet terinfeksi bakal menurunkan kemampuan internet pada 21 Oktober silam.
Suatu perangkat semacam superweapon internet, yang merupakan pasukan 1,5 juta gawai yang terinfeksi bisa meretas rumah sakit atau instansi inti dari pemerintahan. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena produsen membuat perangkat yang mudah untuk diretas dan dikendalikan oleh pihak lain dalam jarak jauh.
Terkait kasus ini, para ahli menyalahkan buruknya produsen kelas rendah. Mereka tidak rela mengeluarkan uang ekstra demi membuat produk yang aman. Sebaliknya, mereka fokus pada mengaduk-aduk kode komputer dan perakitan sampai ke harga paling murah.
“Saya takut suatu hari nanti seluruh sistem rumah sakit jatuh,” ujar Kevin Fu, yang mengajar computer security di University of Michigan. “Ini akan membutuhkan beberapa jenis mandat pemerintah,” tambahnya, seperti dilansir CNN Money, Kamis (17/11/2016)
Meminta pembuatan peraturan baru adalah langkah yang langka bagi ahli cybersecurity. Mereka biasanya ingin aturan pemerintah yang lebih longgar. Tetapi, apa yang dibahas dalam kongres ini adalah hal yang berbeda.
“Kami tidak akan berbahagia ketika semua lampu padam,” kata Fu.
Diperkiranan saat ini terdapat 6 miliar perangkat yang tersambung ke internet. Angka itu diperkirakan akan mencapai 20 miliar pada 2020 nanti.
“Pasar tidak bisa memperbaiki ini. Pembeli dan penjual tidak peduli. Pemerintah harus terlibat,” kata Bruce Schneier, salah satu pakar keamanan komputer terkemuka. “Apa yang kita butuhkan adalah beberapa peraturan yang baik,” tambahnya.
Fu menyarankan pengadaan fasilitas pengujian cybersecurity nasional. Nantinya, fasilitas ini mirip dengan laboratorium pengujian keselamatan kecelakaan otomotif. Schneier menyarankan agen federal baru yang menuntut keamanan tinggi pada gawai yang terhubung internet.
Schneier menunjukkan bahwa pemerintahan Bush membentuk Departement of Homeland Security sebagai respon atas bencana 9/11. Dia mengatakan hal yang sama harus terjadi untuk cybersecurity sebelum krisis benar-benar terjadi dan publik bertanya-tanya mengapa banyak kasus kematian terjadi dalam waktu yang berdekatan.
“saya tidak paham betul dengan peraturan. Tapi ini adalah hal yang berbahaya bagi dunia,” kata Schneier. “Pilihannya tidak berada di antara terlibat atau tidaknya pemerintah, melainkan keterlibatan pemerintah yang cerdas atau yang bodoh,” pungkasnya. 

Saturday, September 3, 2016

Sejarah Berdirinya Kota Jambi

Pada logo Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1969 tertera kalimat Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

PENGERTIAN LAMBANG DAERAH



jambi

Bidang dasar persegi lima :
Melambangkan jiwa dan semangat PANCASILA Rakyat Jambi.

Enam lobang mesjid dan satu keris serta fondasi mesjid dua susun batu diatas lima dan dibawah tujuh:
 Melambangkan berdirinya daerah Jambi sebagai daerah otonom yang berhak mengatur rumahtangganya sendiri pada tanggal 6 Januari 1957.

Sebuah mesjid :
Melambangkan keyakinan dan ketaatan Rakyat Jambi dalam beragama.

Keris Siginjai :
Keris Pusaka yang melambangkan kepahlawanan Rakyat Jambi menentang penjajahan dan kezaliman menggambarkan bulan berdirinya Provinsi Jambi pada bulan Januari.
Cerana yang pakai kain penutup persegi sembilan :
Melambangkan Keiklasan yang bersumber pada keagungan Tuhan menjiwai Hati Nurani.

Gong :
Melambangkan jiwa demokrasi yang tersimpul dalam pepatah adat "BULAT AIR DEK PEMBULUH, BULAT KATO DEK MUFAKAT".

Empat Garis :
Melambangkan sejarah rakyat Jambi dari kerajaan Melayu Jambi hingga menjadi Provinsi Jambi.
Tulisan yang berbunyi: "SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH" didalam satu pita yang bergulung tiga dan kedua belah ujungnya bersegi dua melambangkan kebesaran kesatuan wilayah geografis 9 DAS dan lingkup wilayah adat dari Jambi : "SIALANG BELANTAK
BESI SAMPAI DURIAN BATAKUK RAJO DAN DIOMBAK NAN BADABUR, TANJUNG JABUNG".

SEJARAH BERDIRINYA PROVINSI JAMBI


Dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906.
Kekuasan Belanda atas Jambi berlangsung ± 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada Pemerintahan Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah Negara Republik Indonesia. Sumatera disaat Proklamasi tersebut menjadi satu Provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibukotanya dan MR. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan Gubernurnya.
Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukittinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari tiga Sub Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.
Sub Provinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatra Barat, Riau dan Jambi. Tarik menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada Sidang KNI Sumatera tersebut dan Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-sub Provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan undang-undang nomor 10 tahun 1948 ditetapkan sebagai Provinsi.
Dengan UU.No. 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muaro Bungo, Bangko dan Batanghari terdiri dari kewedanaan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan dan dibagian lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke keresidenan Sumatera Barat tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK)
Tuntutan keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi diangkat dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP.MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) Tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung Kepada Bung Hatta Wakil Presiden di Bangko, yang ketika itu berkunjung kesana. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa (tidak termasuk Kerinci)
Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi 30 April – 3 Mei 1954 dengan mengutus tiga orang delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT Hanafiah dan H. Said serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Prof. DR.MR Hazairin.
Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada kongres rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di gedung bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi Jambi.
Pada Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957 .
Sidang Pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD.
Pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Provinsi Djambi, dengan staff 11 orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd Umar yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi (kini Gubernuran Jambi).
Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar Bali. UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-undang.
Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 hurup b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.
Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi.
Adapun nama Residen dan Gubernur Jambi mulai dari masa kolonial sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :
Masa Kolonial, Residen Belanda di Jambi adalah :

  • O.L. Helfrich (1906-1908)
  • A.J.N Engelemberg (1908-1910)
  • Th. A.L. Heyting (1910-1913)
  • AL. Kamerling (1913-1915)
  • H.E.C. Quast (1915 – 1918)
  • H.L.C Petri (1918-1923)
  • C. Poortman (1923-1925)
  • G.J. Van Dongen (1925-1927)
  • H.E.K Ezerman (1927-1928)
  • J.R.F Verschoor Van Niesse (1928-1931)
  • W.S. Teinbuch (1931-1933)
  • Ph. J. Van der Meulen (1933-1936)
  • M.J. Ruyschaver (1936-1940)
  • Reuvers (1940-1942)
  • Tahun 1942 – 1945 Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi


MASA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
Residen Jambi:

  1. Dr. Segaf Yahya (1945)
  2. R. Inu Kertapati (1945-1950)
  3. Bachsan (1950-1953)
  4. Hoesin Puang Limbaro (1953-1954)
  5. R. Sudono (1954-1955)
  6. Djamin Datuk Bagindo (1954-1957) - Acting Gubernur

6 Januari 1957 BKRD menyatakan Keresidenan Jambi menjadi Propinsi
8 Februari 1957 peresmian propinsi dan kantor gubernur di kediaman Residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan propinsi diperkuat oleh Keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957, Undang-Undang Nomor 1 /1957 dan Undang-Undang Darurat Nomor 19/1957 dan mengganti Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 61/1958.

MASA PROVINSI JAMBI
Gubernur Jambi:

  1. M. Joesoef Singedekane (1957-1967)
  2. H. Abdul Manap (Pejabat Gubernur 1967-1968)
  3. R.M. Noer Atmadibrata (1968-1974)
  4. Djamaluddin Tambunan, SH (1974-1979)
  5. Edy Sabara (Pejabat Gubernur 1979)
  6. Masjchun Sofwan, SH (1979-1989), Drs. H. Abdurrahman Sayoeti (Wakil Gubernur)
  7. Drs. H. Abdurrahman Sayoeti (1989-1999), Musa (Wakil Gubernur), Drs. Hasip Kalimudin Syam (Wakil Gubernur)
  8. DRS. H. Zulkifli Nurdin, MBA (1999-2005), Uteng Suryadiatna (Wakil Gubernur), Drs. Hasip Kalimudin Syam (Wakil Gubernur)
  9. DR.Ir. H. Sudarsono H, SH, MA (Pejabat Gubernur 2005)
  10. Drs. H. Zulkifli Nurdin, MBA (Gubernur 2005-2010), Drs. H. Antony Zeidra Abidin (Wakil Gubernur 2005-2010)
  11. Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (Gubernur 2010-2015), Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum (Wakil Gubernur 2010-2015)
  12. Dr. Ir. H. Irman, M.Si (Pejabat Gubernur 2015-2016)
  13. H. Zumi Zola Zulkifli S.TP., M.A (Pejabat Gubernur 2016-2021), Dr. H. Fachrori Umar, M.Hum (Wakil Gubernur)

Wednesday, August 24, 2016

Pemerintah Bertekad Lahirkan Lulusan SMK Berdaya Saing Global


smk    Menteri koordinador bingang pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK) puan maharani menyatakan. pemerintah akan merumuskan kembali kurikulum dan rasio Perbandingan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan politeknik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. selain itu, pemerintah tengah bertekad untuk menciptakan pekerja yang profesional dan memiliki kompetensi mumpuni dalam menghadapi persaingan global saat ini. "selain masalah pendidikan umum, politeknik dan akademi serta sekolah kejuruan akan kita tingkatkan kompetensinya ini supaya kita bisa menciptakan anak-anak indonesia yang bisa bekerja secara profesional dan berdaya saing diakui standarnya oleh negara-negara lain," kata pak Puan usai meminpin rapat koordinasi tentang revitalisasi pendidikan vokasional di kantor kementrian PMK, Jakarta , Kamis (23/6/2016). ia menjelaskan pembicaraan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK dan Politeknik sebenarnya sudah berlangsung beberapa kali dengan melibatkan tiga kementrian koordinator lingkup kerja kabinet kerja. yakni Menko Perekonomian, Menko Maritim , dan Menko PMK. "sekarang kami targetkan semua halnya bisa berjalan secara efektif dalam 4-5 bulan kedepan", Jelas Puan.

sumber :

Labels